Terkait Pendidikan, Ini Kebijakan Sandi Yang Difavoritkan Anak Anak Sekolahan.. Apa Itu ?

  Ayo  Jalan Terus !  - Cawapres Sandiaga Uno  mengungkapkan telah mengunjungi 1.500 titik wilayah di Indonesia selama 7 bulan terakhir untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyat.

Satu hal yang menjadi fokus Sandi yakni terkait pendidikan. Sandi berjanji akan menuntaskan banyak sekali permasalahan yang terkait dengan dunia pendidikan.

"Oleh alasannya yakni itu, Prabowo - Sandi mempunyai solusi di bidang pendidikan. Dua yang utama. Pertama, pendidikan tuntas berkualitas, meningkatkan kualitas pendidikan yakni (dengan) meningkatkan kualitas guru, kesejahteraan guru terutama guru honorer. Kita akan tingkatkan kesejahteraan dan pastikan status guru," kata Sandi di Jakarta, Ahad (17/3).

Sandi juga berjanji akan menghentikan sistem Ujian Nasional (UN) dan diganti dengan meneruskan minat dan bakat.

"Kita juga pastikan bahwa sistem UN dihentikan, diganti dengan penerusan minat dan bakat. Kami juga mempunyai konsep sekolah link and match, di mana kita hadirnya penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan dunia pendidikan," pungkasnya.

Delapan Alasan UN Perlu Dihapuskan Sementara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan moratorium atau pembatalan sementara ujian nasional (UN).

Sedikitnya, ada delapan alasan yang melatari perihal tersebut.

Pertama, menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2008.

Dengan keluarnya putusan tersebut, maka UN dinilai perlu dimoratorium sampai sarana prasarana sekolah merata di seluruh Indonesia.

"Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, saluran isu yang lengkap di seluruh tempat di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut," ujar Muhadjir membacakan petikan putusan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Kedua, sesuai dengan nawacita untuk melaksanakan penilaian terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.

Ketiga, Moratorium UN, lanjut Muhadjir, juga guna menghindari siswa putus sekolah atau drop-out.

Keempat, Muhadjir menilai, hasil UN sampai ketika ini belum sanggup menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

"Bentuk UN selama ini kurang mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh," kata dia.

Kelima, cakupan UN yang luas juga membuat kesulitan dalam memperoleh UN yang kredibel dan bebas dari kecurangan. Sumber daya yang dikerahkan untuk pelaksanaan UN sangat besar.

Keenam, UN juga dianggap tak berimplikasi sama dan secara pribadi terhadap setiap penerima UN.

"Hasil UN mempunyai implikasi ketika dimanfaatkan untuk kepentingan lain, contohnya seleksi," kata Muhadjir.

Ketujuh, UN dinilai belum menjadi alat pemetaan yang tepat. Sebab, pemetaan mutu yang baik menuntut adanya instrumen pemetaan lain selain UN.

Pemetaan mutu, lanjut Muhadjir, tak perlu dilakukan setiap tahun dan tidak perlu diberlakukan untuk seluruh siswa.

Kedepalan, UN dinilai cenderung membawa proses berguru ke orientasi yang salah. Sifat UN dianggap hanya menguji ranah kognitif dan beberapa mata pelajaran tertentu saja.

"Sekolah cenderung hanya terfokus pada mata pelajaran yang diberikan pada UN, kurang memperhatikan mata pelajaran lainnya," tutur Muhadjir.

Format soal UN yang bersifat pilihan ganda juga menjauhkan siswa dari pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis dan analis.

"Juga (menjauhkan siswa) dari praktik-praktik penulisan esai sebagai latihan mengekspresikan pikiran dan gagasan anak didik," tutup dia.

Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui isu menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Ayo Jalan Terus! -  Suarakan Fakta dan Kebenaran ! 

Sumber https://ayojalanterus.blogspot.com